WEBINAR HUMAN RIGHTS CITIES Hak Atas Kota di Saat Pandemi: Menggunakan Sudut Pandang Buku “Kota untuk Semua”
WEBINAR HUMAN RIGHTS CITIES Hak Atas Kota di Saat Pandemi: Menggunakan Sudut Pandang Buku “Kota untuk Semua”
Tanggal: Kamis, 18 Juni 2020
Pukul: 14.00-16.00 WIB
Online melalui Zoom dan Live Streaming pada INFID Youtube Channel
Per 5 Juni 2020, 420 kabupaten/kota dari 34 provinsi telah terdampak COVID-19. Tidak hanya merenggut ribuan nyawa, penyebaran dan dampaknya yang masif telah merontokkan skenario pertumbuhan ekonomi bahkan meningkatkan angka kemiskinan, pengangguran dan kelaparan di Indonesia.
Berdasarkan dokumen COVID-19 Guidance, salah satu kunci keberhasilan pemulihan dari pandemi adalah dengan pemenuhan HAM dari seluruh spektrum termasuk hak ekonomi, sosial, sipil dan politik bagi semua warga, khususnya bagi mereka yang rentan dan terpinggirkan (OHCHR, 2020)
Prinsip non-diskriminasi dalam penanggulangan COVID-19 di atas sejalan dengan konsep Kabupaten/Kota HAM (Human Rights Cities) yang menghendaki tata kelola HAM secara bersama dalam konteks lokal, di mana Pemerintah Daerah, Parlemen Daerah (DPRD), masyarakat sipil, sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya bekerjasama meningkatkan kualitas hidup bagi semua orang, dalam semangat kemitraan, berdasarkan standar dan norma-norma hak asasi manusia.
Pada buku Kota untuk Semua (2019), Wicaksono Sarosa juga menegaskan pentingnya konsep serupa di mana kota seharusnya dapat menyejahterakan semua pihak tanpa terkecuali dan aktif berkontribusi pada perwujudan pembangunan yang berkelanjutan.
Untuk itu, meski di satu sisi perlu untuk mengapresiasi berbagai upaya pemerintah pusat dan daerah dalam menanggulangi COVID-19, namun tetap ada urgensi untuk mengulik lebih jauh apakah respon pemerintah dalam menanggulangi COVID-19, khususnya ditingkat lokal, sudah menggunakan dan mempertimbangkan aspek HAM? Apakah respon pemerintah sudah efektif dan inklusif bagi semua warga negara khususnya bagi mereka yang rentan dan terdampak?
Info dan kontak:
0822 3135 7435
