Economics Talk and Discussion Kanopi FEB UI 2018

Economics Talk and Discussion Kanopi FEB UI 2018

Tanggal: Sabtu, 12 Mei 2017
Pukul: 10.30 – 12.30 WIB
Tempat: Aula Student Center, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia
HTM: FREE

Economics Talk and Discussion Kanopi FEB UI 2018

Economic Talk and Discussion merupakan acara tahunan yang dilaksanakan oleh Kanopi FEB UI untuk membahas isu-isu ekonomi insidental di masyarakat dengan mengundang pembicara-pembicara yang memiliki keahlian khusus terkait isu yang dibahas. Economic Talk and Discussion bertujuan untuk memperluas wawasan masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya, serta menstimulasi diskusi kritis antarmahasiswa mengenai isu ekonomi terkait.

————————

Pada pemilihan presiden tahun 2014 lalu, pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla menawarkan suatu program yang bernama Nawacita, yaitu program yang berisi sembilan prioritas atau visi pemerintah dalam lima tahun kepemimpinannya. Salah satu poin yang ditawarkan adalah mengenai kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi domestik.

Memasuki tahun keempat dari kepemimpinan Presiden Joko Widodo, tiga sektor domestik menjadi sorotan dalam permasalahan ekonomi di Indonesia karena ketiga sektor tersebut, yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak ekonomi Indonesia, justru menunjukkan ketergantungan yang signifikan terhadap pihak asing. Ketiga sektor yang dimaksud ialah sektor pangan, energi, dan manufaktur.

Di sektor pangan, awal tahun ini publik dikejutkan dengan kebijakan pemerintah untuk mengimpor beras sebesar 500.000 ton. Meski jumlahnya tidak terlalu banyak, protes masyarakat justru tertuju pada momentum impor yang dianggap bersamaan dengan panen, sehingga alasan kekurangan pasokan sulit diterima. Terlepas dari itu semua, kebijakan ini menunjukkan adanya masalah fundamental di sektor pangan Indonesia. Salah satu yang menjadi poin pentingnya adalah isu produktivitas di sektor pangan, khususnya pertanian. Hal senada disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang menyebutkan bahwa produktivitas pangan Indonesia harus mampu tumbuh lebih dari 3 persen setiap tahun untuk bisa mewujudkan kemandirian di sektor ini. Dari kacamata yang lebih besar, pemerintah sebenarnya telah mengupayakan berbagai kebijakan dalam rangka stabilisasi harga maupun peningkatan produktivitas. Misalnya penetapan harga eceran tertinggi (HET), harga pembelian pemerintah (HPP), pembangunan irigasi, hingga pembagian bibit unggul serta alat dan mesin pertanian.

Selain sektor pangan, sektor energi juga perlu mendapat sorotan. Menurut data dari BPS, nilai impor migas Indonesia bulan Januari 2018 mencapai 2,4 miliar dollas AS atau meningkat sebanyak 17,35 persen dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun lalu. Hal ini disebabkan oleh kenaikan impor minyak mentah, meskipun hasil minyak mentah dan gas di periode yang sama turun. Pemerintah memiliki ambisi untuk mengurangi impor migas, terutama minyak, dengan penggunaan kelapa sawit sebagai salah satu bahan pembentukan biodiesel. Bahkan pada tahun 2015, pemerintah telah membentuk Badan Layanan Umum Kelapa Sawit untuk mengelola dana penunjangan industri ini. Oleh karena itu, menjadi penting untuk mempertanyakan dan mengevaluasi sudah sejauh mana langkah yang diambil pemerintah tersebut dapat membawa Indonesia ke arah daulat migas.

Sektor manufaktur juga mengalami peningkatan yang signifikan perihal impor, baik dari segi impor bahan baku maupun barang konsumsi. Menurut data dari Kementerian Perindustrian, sekitar 64% total industri di Indonesia masih mengandalkan bahan baku impor untuk mendukung proses produksi. Hal ini dikarenakan bahan baku yang dihasilkan oleh para produsen lokal tidak dapat mencukupi permintaan bahan baku industri. Sedangkan untuk barang konsumsi, secara year on year dari Januari 2017 sampai Januari 2018 mengalami kenaikan impor sebesar 30%. Dalam hal ini, pesatnya perkembangan e-commerce di Indonesia turut ambil alih dalam membengkaknya jumlah impor barang-barang bukan unik yang dapat membahayakan industri dalam negeri.

Oleh karena itu, dengan melihat masalah-masalah yang muncul terkait kondisi perekonomian Indonesia saat ini, tentu merupakan tanggung jawab kita sebagai masyarakat Indonesia untuk mengevaluasi kinerja presiden selama periode kepengurusannya, terutama terkait implementasi visi presiden dan wakil presiden melalui Nawacita menjelang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

Berdasarkan pemaparan di atas, pembahasan pada Economic Talk and Discussion 2018 akan fokus pada poin-poin berikut:

  1. Penjelasan mengenai poin ketujuh Nawacita, terutama mengenai konsep kemandirian ekonomi dan sasaran khusus dari poin ini;
  2. Kondisi dan potensi ekonomi dari sektor-sektor strategis Indonesia yang difokuskan pada poin ketujuh Nawacita;
  3. Evaluasi kebijakan pemerintah Jokowi-JK dalam merealisasikan poin ketujuh Nawacita, termasuk pencapaian, tantangan dan saran untuk ke depannya

CP: Aditya Bagus Saputra 085642509385 atau RSVP ke http://bit.ly/RSVPETD2018

Bagaimana menurut Anda?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0